Bawangan, Jombang – Pemerintah Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui program pemberian susu dan vitamin bagi balita yang terindikasi stunting, yang dilaksanakan pada hari [tanggal kegiatan].

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penanganan stunting yang terintegrasi, dengan melibatkan Posyandu, Bidan Desa, Kader Kesehatan, dan Pendamping Lokal Desa, serta didukung oleh anggaran dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanganan stunting.

Sebanyak 12 balita dari berbagai dusun di Desa Bawangan menerima bantuan berupa susu pertumbuhan dan vitamin, yang diberikan secara langsung kepada orang tua atau wali masing-masing anak. Pemberian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian balita serta meningkatkan daya tahan tubuh mereka.

Kepala Desa Bawangan, Bakhtiar Efendi SH, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu strategi intervensi sensitif untuk mendukung tumbuh kembang anak, khususnya mereka yang terindikasi mengalami stunting atau berisiko stunting.

“Kami berharap, dengan pemberian susu dan vitamin ini, anak-anak kita bisa tumbuh sehat dan optimal. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah desa, tapi juga masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bidan Desa, Risza Widyanti, menambahkan bahwa selain pemberian bantuan, para balita juga terus dipantau tumbuh kembangnya melalui layanan rutin di Posyandu, termasuk penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan edukasi gizi kepada para orang tua.

“Intervensi gizi seperti ini harus dibarengi dengan perubahan pola asuh dan pola makan keluarga. Edukasi kepada orang tua sangat penting,” jelasnya.

Pendamping Desa, Kepala Puskesmas Bawangan dan Camat  Kecamatan Ploso, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi langkah Desa Bawangan dalam menanggulangi stunting secara langsung dan berkelanjutan.

“Penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan. Langkah seperti ini perlu terus diperkuat,” ungkapnya.

Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya para ibu balita. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak di Desa Bawangan secara optimal.

Pemerintah desa kini diwajibkan untuk memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kewajiban ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sistem Informasi Desa merupakan sarana digital yang memungkinkan pemerintah desa menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan terbuka kepada masyarakat. Informasi yang dimuat dalam SID meliputi data kependudukan, profil desa, potensi wilayah, program pembangunan, hingga laporan penggunaan anggaran.

“Kami mendorong setiap desa agar tidak hanya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tetapi juga aktif memperbarui data dan informasi di Sistem Informasi Desa,” ujar Ipan Zulfikri, penggiat teknologi desa dari PT Infinity Geo Tech. Menurutnya, SID bukan hanya alat bantu administrasi, tetapi juga jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas.

Namun, implementasi SID di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa desa terkendala jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan SDM, hingga belum adanya dukungan anggaran operasional untuk pengelolaan sistem informasi secara profesional.

Meski begitu, pemerintah pusat melalui Kemendes PDTT terus memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas operator SID di desa-desa seluruh Indonesia. Dalam jangka panjang, sistem ini diharapkan menjadi fondasi utama bagi desa digital dan pemerintahan desa berbasis data.

Dengan adanya SID, masyarakat desa kini tidak perlu lagi datang ke kantor desa untuk sekadar menanyakan program pembangunan atau laporan keuangan. Semua bisa diakses secara daring, sebagai bentuk transparansi, efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih baik.